AKSELERASI – Rencana penghapusan tenaga honorer mendapat penolakan keras dari legislator Kota Tepian. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi IV, Sani bin Husein. Katanya, saat ini keberadaan tenaga honorer di Pemerintah Kota Samarinda sangat diperlukan. Jika dihapus, maka pelbagai program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah akan mengalami kendala lantaran keterbatasan sumber daya manusia.
Bagi Sani bin Husein, rencana ini justru akan membuat kondisi di pemerintahan lokal menjadi tidak kondusif. Terlebih, jika tidak dilakukan carry over menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Sani bin Husein menyatakan, ada pelbagai alasan untuk menolak rencana itu. Diantaranya adalah wujud penghargaan bagi para honorer yang telah lama mengabdi dan manfaatnya telah dirasakan masing-masing dinas. “Kasihan mereka karena sudah membantu kita sekian lama, tapi kita tidak menghargai. Kalau bisa mereka diangkat (jabatannya), agar kesejahteraan mereka bertambah,” katanya.
Selain itu, penolakan terhadap rencana ini juga untuk mengantisipasi terjadinya pengangguran yang dipastikan akan semakin meningkat jika direalisasikan. Makanya, Sani bin Husein menginginkan agar tenaga honorer segera diangkat sebagai PPPK dan berharap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda bisa naik sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda lebih longgar untuk menggaji mereka. “Tenaga mereka masih dibutuhkan setiap OPD” tipalnya. (adv)
