AKSELERASI – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kaharuddin Jaffar berharap agar penggunaan APBD perubahan 2023 Kaltim bisa mengutamakan sektor-sektor prioritas yang selama ini dinilai belum optimal.
“Penentuan sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Apalagi dengan anggaran yang cukup besar,” kata Kaharuddin Jaffar.
Kaharuddin menyebutkan bahwa, sebenarnya masih banyak pembangunan yang perlu dioptimalkan lagi, bahkan hingga kini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, seperti sektor pendidikan.
Menurutnya, sektor pendidikan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Karena sektor ini berkaitan dengan masa depan Kaltim dan Indonesia umumnya.
“Artinya, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” tegasnya.
Menurut Kahar, peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim sebenarnya bukan hanya tugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan. Melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak.
Karena itu, ia mendorong semua OPD untuk bahu-membahu membahu melakukan program pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan atau apapun itu sesuai dengan tupoksinya.
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” kata Kaharuddin.
Politikus Partai Golkar ini meyakini bahwa, kenaikan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov Kaltim pastinya akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan.
Untuk itu, ia menyarankan agar sektor-sektor pembangunan yang akan dilakukan harus betul-betul direncanakan dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim.
“Kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, menurut saya ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik,” ungkap mantan ketua DPRD Kota Bontang ini
“Kita juga berharap anggaran di semua OPD itu bisa terserap dengan baik dan cepat. Karena realisasi anggaran yang efisien juga tidak kalah penting dalam proses pembangunan,” tambahnya. (Iw/Adv)