AKSELERASI – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Amir Tosina menilai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak merata khususnya di daerah pesisir.
Hal itu berdasarkan laporan yang diterima Amir Tosina oleh sejumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengaku tidak mendapatkan BLT.
Diketahui, di wilayah Pulau Malahing hanya sebanyak lima puluh KK yang mendapat BLT dari total seratus KK, sementara di Pesisir Tihi-tihi hanya kebagian 38 KK yang mendapat BLT dari total 76 KK.
Menurutnya, penduduk yang mendiami wilayah pesisir tersebut mayoritas bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan rendah sehingga perlu mendapatkan BLT.
“Yang seperti ini harusnya diperhatikan pemerintah,” ucapnya, Senin (19/9/2022).
Lebih lanjut, Ia meminta kepada pihak terkait untuk segera mengevaluasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.
“Saya minta ini di data ulang, kita evaluasi biar nanti tidak terulang kayak begini,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Bahtiar Mabe menerangkan bahwa penyaluran BLT ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh RT setempat.
Ia mengatakan bahwa sejumlah KK yang tidak mendapat BLT bisa saja sudah bukan termasuk kategori berhak menerima.
“Data ini dilakukan oleh RT, lalu diteruskan ke kecamatan dan terakhir ke kita (Dinsos-PM) untuk segera dieksekusi,” terangnya.
Penyaluran BLT ini dilakukan melalui kantor kelurahan sesuai domisili penerima. Adapun BLT ini dilakukan lantaran harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja naik beberapa hari yang lalu sehingga pemerintah menyediakan bantuan berupa uang tunai tiga ratus ribu dan sembako senilai dua ratus ribu untuk dua bulan ke depan. (adv)
