AKSELERASI – Semestinya penanganan banjir di kota Bontang sudah akan dimulai awal tahun 2023 mendatang, sayangnya, masterplan banjir yang dianggarkan Rp1,3 Miliar itu ternyata belum selesai hingga akhir tahun ini.
Hal ini disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, pasalnya kajian itu merupakan gambaran besar dalam menangani banjir di Kota Bontang.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Masterplan ini seharusnya sudah selesai bulan lalu agar awal tahun 2023 penanganan banjir sudah mulai dikerjakan.
“Lambat sekali menurut saya, harusnya sebelum akhir tahun ini sudah bisa selesai, jadi pengerjaan fisiknya sudah bisa dimulai tahun depan ,” kata Agus Haris, Senin 19/9/2022.
Padahal lanjut politisi Gerindra ini, persoalan banjir menjadi keluhan utama masyarakat kota Bontang selama ini. Karenanya pihak pemerintah seharusnya fokus terhadap persoalan tersebut apalagi ini adalah visi-misi walikota Bontang juga.
Agus Haris mengungkapkan, seharusnya penguraian banjir di mulai pada 2023 mendatang. Hal itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Program ini meleset dong kalau baru mulai di 2024, karena di RPJMD itu mulai 2023.,” ujar Ketua Gerindra Bintang ini.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) beralasan bahwa program non rutin untuk penguraian banjir baru diajukan di 2024.
Sebelumnya, pengajuan masterplan ditolak oleh DPRD, saat diajukan pemerintah pada pergeseran tahun lalu. Alasannya waktu yang tidak mumpuni atau terbatas, sehingga penyusunan dikhawatirkan tidak maksimal.
Tetapi ketika dianggarkan di awal tahun malah penyelesaiannya molor hingga akhir tahun.
“Sekarang berbanding terbalik. Waktu itu kami tolak karena waktunya mepet. Sekarang dimulai awal tahun malah sampai saat ini belum kelar,” bebernya.
Penyusunan Masterplan yang dianggarkan Rp 1,3 miliar ini dikerjakan PT Globetek Glory Konsultan. Perusahaan asal Manado ini mengalahkan 45 perusahaan lainnya pada saat tender. (*)