AKSELERASI – Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang disorot serius oleh legislator Kota Taman.
Pasalnya, selama pandemi Coronavirus Disease 2019, pertumbuhan ekonomi terkesan lamban dan stagnan. Hal ini dilihat dari aktivitas di tiga pasar di Kota Bontang. Yakni Pasar Taman Rawa Indah, Pasar Citramas Loktuan, dan Pasar Tradisional Bontang Lestari.
Menurut Bakhtiar Wakkang, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, Diskop-UKMP gagal menjalankan tugas dan fungsinya.
Politisi Partai Nasional Demokrat itu menambahkan, gagalnya Diskop-UKMP Kota Bontang bisa dilihat dari buruknya manajemen organisasi dan tata kelola di tiga pasar tersebut hingga mengakibatkan sepinya para pembeli.
Celakanya, masih kata Bakhtiar Wakkang, Diskop-UMKP Kota Bontang tidak melakukan upaya apa-apa. Pun terobosan dan inovasi agar masyarakat tertarik dan memilih belanja di tiga pasar itu.
Dengan pelbagai indikator itu, dia bahkan mendesak agar Wakil Walikota Bontang, Najirah, mencopot Kepala Diskop-UKMP Kota Bontang, Asdar Ibrahim.
“Ini tanggungjawab dia (Kepala Diskop-UKMP Kota Bontang Asdar Ibrahim, Red.). Upayanya apa? Kenapa seolah-olah dibiarkan sepinya pembeli di pasar tradisional,” tegasnya.
Di lain sisi, Bakhtiar Wakkang juga menyoal dugaan pungutan liar yang terjadi di Pasar Tamrin. Masalah ini, ujarnya, justru lepas dari perhatian Diskop-UKMP Kota Bontang.
Makanya, Bakhtiar Wakkang menyarankan, Pemkot Bontang tak sekadar melakukan investigasi di Pasar Tamrin, tetapi juga melibatkan instansi terkait.
“Banyak pungli itu di Pasar Tamrin. Coba turunkan yang lebih tinggi dari Inspektorat, saya yakin pasti ketemu itu,” sebutnya.
BUNTUT TAK HADIR PARIPURNA?
Pernyataan keras kepada Diskop-UMKP Kota Bontang disampaikan Bakhtiar Wakkang terjadi ketika Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Kota Bontang soal Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 Kota Bontang 2022.
Apalagi, di saat bersamaan, Kepala Diskop-UMKP Kota Bontang Asdar Ibrahim juga absen dalam rapat ini.
“Mulai hari ini, saya akan kumpulkan tanda tangan dari anggota dewan lainnya agar Kepala Diskop-UKMP dicopot dari jabatannya. Apalagi di paripuna ini juga tidak hadir, mending dicoret saja semua kegiatan seremoni dinas itu. Kalau saya jadi Walikota, dia orang pertama yang saya copot,” tandasnya. (sur/adv)
