AKSELERASI – Sidang Paripurna untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2022, Selasa 30 Agustus 2022 malam, berlangsung menarik. Pasalnya, sejumlah fraksi menerima pengesahan Raperda dengan syarat perihal insentif guru.
Seperti diketahui, persoalan insentif menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh para guru. Pada saat penyampaian umum fraksi-fraksi, hampir semua menyoroti masalah insentif guru.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan, menjadikan insentif guru sebagai syarat untuk menerima Perubahan APBD Perubahan 2022. Mereka menginginkan agar pemberian tetap dilakukan tanpa adanya pemotongan ataupun penghapusan kepada guru-guru dengan kriteria tertentu.
“Kami dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2022 untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sekretaris Fraksi PKS, Samri Shaputra saat menyampaikan pandangan umum partai.
“Tapi dengan syarat pertama jadikan Perda Nomor 4 Tahun 2013 pada Pasal 29 sebagai acuan anggaran pendidikan Kota Samarinda,” imbuhnya. “Yang kedua memberikan insentif tanpa pandang bulu terhadap para guru tanpa membedakan sekolah,” tuturnya.
Merespons pandangan umum partai, dalam sambutannya Walikota Samarinda Andi Harun membantah bahwa pemerintah kota memiliki rencana memotong atau menghapus anggaran insentif guru seperti yang dikhawatirkan kebanyakan fraksi tersebut. Ia mengatakan, pemberian insentif akan tetap dilaksanakan tanpa adanya pemotongan atau penghapusan kepada guru-guru ASN dan swasta.
Terkait dengan pernyataan Walikota Andi Harun, Samri mengatakan bahwa Pemkot terlihat tidak satu bahasa. Karena pada kenyataannya ini menjadi pembahasan pada audiensi yang juga dihadiri oleh wakil dari Pemkot. “Kalau kemudian di sidang Paripurna Walikota mengatakan tidak ada potongan itu ya kita menunggu nanti realisasinya karena memang keinginan kita seperti itu,” ucapnya. (adv)
