AKSELERASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris menyatakan, saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tengahmengajukan anggaran Rp200 juta guna pengadaan alat tes Urine narkotika atau strip test di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Nantinya alat itu diperuntukkan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang ada di lingkup Pemkot Bontang
Komisi I DPRD Bontang mendukung rencana usulan Kesbangpol untuk pengadaan alat tes urine narkotika atau strip test.
“Ini bagus sebenarnya kita mendukung itu. Silakan Kesbangpol mengajukan anggaranya. Siapa tahu nanti bisa menggunakan dana aspirasi DPRD yang belum tersalurkan. Namun harus tetap sesuai aturan Perda (Peraturan Daerah),” kata Abdul Haris, anggota Komisi I DPRD Bontang, saat dikonfirmasi, Senin 19/9/2022.
Sementara itu, Sekertaris Kesbangpol Bontang, Mikhael Edy Salamba menjelaskan, rencana pelaksanaan tes urine akan dilakukan di 2023 mendatang.
Mekanismenya dilakukan secara acak, dan dilakukan secara berkala ke setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, turut melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang.
“Perkiraan anggarannya Rp 200 juta dalam setahun,” ucap pria yang akrab disapa Mika itu.
Nantinya sambil berjalan, pihaknya juga bakal membentuk tim terpadu sebagai upaya pencegahan. Namun terlebih dahulu harus menunggu Peraturan Daerah (Perda) tersebut disahkan dan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Bontang.
Diketahui, tes urine merupakan salah satu upaya pencegahan dan indikator apakah seseorang tersebut mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang.
Hal ini sejalan dengan visi misi pemkot yang berkomitmen dalam memberantas narkoba di wilayah Kota Taman. (adv)
