AKSELERASI – Realisasi 10 persen untuk penanganan banjir di Kota Bontang diperkirakan baru terealisasi 2022 mendatang. Meski, tarik-ulur mengenai alokasi tersebut masih belum jelas, apakah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau melalui Dana Alokasi Khusus yang diwacanakan.
Abdul Samad, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menyatakan, Walikota Bontang Basri Rase dan Wakil Walikota Bontang Najirah sejatinya dapat menjalankan amanah tersebut.
“Saya berharap 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir itu bisa terealisasi, karena ini kebutuhan mendesak,” katanya. “Perkiraan saya pribadi realisasi itu baru bisa maksimal berjalan 2022 mendatang, ” ujar Abdul Samad, Senin 22 November 2021, kemarin.
Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini, dengan minimnya anggaran 2021, Abul Samad juga berharap ada sejumlah pos anggaran yang dapat digunakan untuk penanganan banjir. Di lain sisi, Abdul Samad mendorong kepada Pemerintah Kota Bontang untuk bisa melakukan perencanaan dengan matang.
“Kalau ada pengerjaan seperti penurapan lebih baik dipending dulu. Mending fokus pada pengerukan sungai dan memperbaiki drainase yang ada,” jelasnya.
Abdul Samad menduga, banjir yang terjadi selama ini disebabkan kiriman air dari hulu sungai yang tidak sanggup ditampung oleh drainase di Kota Taman. Ditambah lagi, sejumlah anak sungai di Kota Bontang banyak mengalami pedangkalan.
“Saya harap Pemkot Bontang bisa serius menyelesaikan permasalahan banjir ini,” tukasnya. (sur/adv)
