AKSELERASI – Nilai Bantuan Keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun ini sekitar Rp 3,8 miliar. Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim, Ely Hartati Rasyid. Menurutnya angka tersebut terlalu kecil dan Pemprov Kaltim perlu meningkatkannya.
Saat melakukan kunjungan, Ely Hartati Rasyid mengaku malu melihat besaran anggaran itu. Sebab Kabupaten Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, namun justru seolah diremehkan oleh Bankeu. “Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu pemprov, harusnya dipikirkan,” katanya, saat melakukan intrupsi di Paripurna DPRD Kaltim ke-12, Senin 10 April 2023.
Menurutnya, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan juga supaya lebih berkeadilan dalam hal keuangan. Menilik tahun sebelumnya, Ely Hartati Rasyid menyebutkan nilai bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp 40 miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus ditombok. “Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihatlah angka-angka persisnya,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyinggung jika Kabupaten Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik kepada pemprov sangat berpengaruh sehingga wajib diperhatikan.
Berangkat dari itu, Ely Hartati Rasyid menegaskan pada 2024 mendatang akan mengusulkan besaran bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kami punya akses yang harus ditembus yaitu Batuah ke Bukit Biru, itu belum akses ke IKN (Ibu Kota Negara, Red.), kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” bebernya. “Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” pungkas Ely Hartati Rasyid. (adv)
