AKSELERASI – Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dianggap masih rendah. Pasalnya, tingat pemprov harusnya lebih tinggi persentasinya daripada pemkab maupun pemkot. “Pemprov Kaltim harusnya jadi panutan dalam konteks ini,” kata Ketua Pansus Pembahas LKPJ DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.
Menurutnya, musabab pencapaian kinerja Pemrpov Kaltim dalam penyelesaian LHP masih rendah dibanding kabupaten/kota, kemungkinan lantaran anggaran Pemprov Kaltim masih jauh lebih besar daripada kabupaten/kota.
Itu sebabnya, Sutomo Jabir menyebutkan, setelah ini Pembahas LKPJ DPRD Kaltim segera menindaklanjuti dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah guna menilai capaian kinerja. Termasuk konfirmasi masukan-masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kaltim yang perlu disampaikan agar kinerja mereka lebih baik ke depannya.
“Apalagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red.) Kaltim sekarang ini naik menjadi Rp 17,2 triliun, namun sampai saat ini angka kemiskinan daerah masih belum baik,” katanya. “Angka kemiskinan masih 6,48 persen, sedangkan target seusai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red.) ditetapkan 5,9 persen untuk angka kemiskinan, sehingga hal ini perlu diperbaiki ke depan,” timpal Sutomo Jabir. (adv)
