AKSELERASI.ID, Samarinda – Sebuah kapal tongkang sempat menghatam kembali struktur Jembatan Mahakam beberapa waktu lalu, hal tersebut sudah kesekian kalinya, sehingga memicu kekhawatiran publik atas keselamatan infrastruktur dan kelangsungan pelayaran di Sungai Mahakam. Menyusul insiden itu, muncul wacana untuk menutup sementara alur sungai. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, punya pendapat lain, dirinya menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil secara gegabah.
Menurut Reza, penutupan Sungai Mahakam bukan kewenangan daerah. “Kewenangan baik sisi darat maupun sungai ada di pemerintah pusat. Di sisi darat oleh Kementerian PUPR, sedangkan sisi sungai oleh Kementerian Perhubungan,” jelasnya melalui aplikasi pesan.
Reza menyebutkan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan hanya dapat memberikan rekomendasi. “Dalam hal ini, ada dua aspek besar yang harus dipertimbangkan, yakni keselamatan dan perekonomian. Keputusan harus diambil dengan bijak dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian serta keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apabila muncul rekomendasi penutupan, maka DPRD hanya akan mengusulkan dan mengawal prosesnya agar kementerian terkait dapat mengeluarkan keputusan resmi. Namun, penentuan apakah insiden ini mengandung unsur pelanggaran hukum merupakan kewenangan mutlak aparat penegak hukum.
Menurutnya, keputusan penutupan jalur sungai bisa berdampak luas, terutama pada dua hal vital, yakni penutupan alur Sungai Mahakam bisa menyebabkan kerugian besar, baik bagi negara, pengusaha, maupun masyarakat. “Bagi pengusaha lokal, ini bisa menimbulkan kerusakan atau kebakaran batu bara di jetty dan ponton. Negara juga berpotensi kehilangan PNBP dari sektor strategis, dan masyarakat akan kehilangan penghidupan di sektor pelayaran, bongkar muat, hingga tambang batu bara,” papar Reza.
Selain itu menurutnya, citra Indonesia di mata internasional. Ia khawatir bahwa penutupan alur sungai dapat mencoreng nama Indonesia di mata dunia karena dianggap tidak mampu menjamin keamanan dan kenyamanan aktivitas perdagangan.
Sebagai kader Partai Gerindra, Reza menyatakan akan tetap mengikuti arahan dan perintah Presiden, termasuk menjaga kondusivitas perekonomian nasional dan persatuan bangsa. “Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya. (Red)
