AKSELERASI.ID – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Viktor Yuan, memperhatikan surat himbauan Gubernur Kalimantan Timur terkait penggunaan fasilitas Hotel Claro Samarinda oleh perangkat daerah.
Viktor menyampaikan tanggapannya melalui aplikasi pesan, Kamis (24/9/2026). Ia meminta pemerintah tidak memberikan perlakuan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu hotel dan menyerahkan persaingan kepada mekanisme usaha yang sehat.
Menurut Viktor, pemerintah semestinya tidak timbang miring dalam menentukan pilihan hotel untuk kegiatan kedinasan.
“Gubernur tidak boleh timbang miring atau berpihak kepada salah satu hotel, biarkan hotel-hotel bersaing sehat dengan alami,” ujar Viktor.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat ini merespons surat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tertanggal 10 Agustus 2026 Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tentang Himbauan Penggunaan Fasilitas Hotel Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam surat itu, Pemprov Kaltim mengimbau perangkat daerah agar, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan tugas, dapat memanfaatkan fasilitas hotel milik BUMD.
Untuk perjalanan dinas ke Samarinda, perangkat daerah diimbau mengutamakan Hotel Claro Pandurata Samarinda sebagai tempat menginap maupun penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan kedinasan lainnya.
Pemprov Kaltim menjelaskan penggunaan fasilitas hotel BUMD tersebut ditujukan untuk meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan perusahaan, memperkuat kinerja PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), sekaligus mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah.
Pemerintah Diminta Dorong Kunjungan ke Kaltim
Viktor menilai pemerintah memiliki peran yang lebih luas dalam mengembangkan sektor pariwisata dan jasa di Kalimantan Timur.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mengatur pemanfaatan fasilitas hotel, tetapi juga mendorong masyarakat menggunakan layanan publik dan mempromosikan Kalimantan Timur kepada masyarakat dari luar daerah.
“Biarkan hotel-hotel bersaing sehat dengan alami. Pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan layanan publik, bahkan pemerintah harus mempromosikan kepada pihak luar daerah agar mengunjungi Kaltim,” katanya.
Dorongan mendatangkan pengunjung dari luar daerah dinilai Viktor dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dengan meningkatnya kunjungan, persaingan antarhotel dapat berlangsung berdasarkan pilihan konsumen dan kebutuhan kegiatan.
Sementara itu, surat Gubernur Kaltim menyebut kebijakan pemanfaatan hotel BUMD sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kinerja BUMD, memperkuat daya saing usaha daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Viktor menilai pada intinya mendorong agar pengembangan sektor perhotelan tidak hanya berfokus pada satu fasilitas, melainkan turut menciptakan iklim usaha yang memungkinkan hotel-hotel di Samarinda berkompetisi secara sehat.
“Peran pemerintah dapat diarahkan untuk memperbesar aktivitas ekonomi dan kunjungan ke Kaltim, sementara pelaku usaha hotel bersaing menawarkan layanan kepada masyarakat maupun pengguna jasa,” tandasnya.
