AKSELERASI.ID – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kalimantan Timur menyatakan menghormati kebijakan dan perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim mengoptimalkan aset daerah dan memperkuat kinerja hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan keberlangsungan industri perhotelan secara keseluruhan.
Ketua IHGMA DPD Kalimantan Timur, Hendri Kurniawan, menyampaikan sikap tersebut saat ditemui di Grand Verona Hotel Samarinda, Jalan S. Parman, Kamis (24/9/2026).
Pernyataan itu merespons surat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tertanggal 10 Agustus 2026 Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tentang Himbauan Penggunaan Fasilitas Hotel Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam surat tersebut, perangkat daerah diimbau mengutamakan penggunaan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta dan Hotel Claro Samarinda untuk perjalanan dinas, rapat, pertemuan, maupun kegiatan kedinasan lainnya.
Hendri menilai penguatan hotel BUMD pada dasarnya dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian, pendapatan perusahaan, optimalisasi aset daerah, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya diukur dari peningkatan okupansi hotel BUMD.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan multiplier effect bagi seluruh ekosistem industri hospitality dan pariwisata Kalimantan Timur,” kata Hendri.
Ia menjelaskan, industri perhotelan memiliki rantai ekonomi yang cukup luas. Ketika aktivitas hotel meningkat, sektor lain seperti UMKM, pemasok makanan dan minuman, laundry, transportasi, event organizer, biro perjalanan hingga penyelenggara MICE ikut mendapatkan dampak.
Karena itu, IHGMA berharap peningkatan aktivitas di hotel BUMD juga mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Soroti Potensi Pergeseran Permintaan
Hendri juga mengingatkan adanya potensi pergeseran permintaan apabila sebagian besar kegiatan pemerintah diarahkan kepada hotel tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi hotel lain yang selama ini mengandalkan segmen pemerintahan dan MICE.
“Apabila sebagian besar kegiatan perjalanan dinas, rapat, pertemuan, dan kegiatan pemerintah diarahkan kepada hotel tertentu, maka hotel-hotel lainnya dapat mengalami penurunan permintaan,” ujarnya.
Meski demikian, IHGMA tidak mempersoalkan keberadaan maupun penguatan hotel BUMD. Organisasi tersebut justru menilai hotel milik pemerintah daerah merupakan bagian dari ekosistem pariwisata dan perhotelan Kaltim.
Hendri menekankan, hotel BUMD dan hotel swasta sama-sama memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah, antara lain melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, pajak, penggunaan tenaga kerja lokal, serta aktivitas sektor pendukung pariwisata.
Dalam surat Gubernur Kaltim sendiri, penggunaan fasilitas hotel BUMD disebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan efisiensi pelaksanaan tugas.
IHGMA Dorong Event Nasional Lebih Banyak di Kaltim
Selain meminta ruang persaingan yang sehat, IHGMA Kaltim mendorong pemerintah memperbanyak kegiatan berskala nasional di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda.
Hendri menyebut sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari sport tourism, MICE hingga festival budaya.
“Kami berharap supaya kegiatan nasional lebih banyak dilaksanakan di Kaltim, terutama Samarinda, seperti sport tourism yang lagi tren, MICE, festival budaya dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan event berskala nasional dapat menjadi salah satu cara memperluas pasar industri hospitality. Kedatangan peserta dan pengunjung dari luar daerah berpotensi menggerakkan hotel sekaligus sektor ekonomi lain yang berkaitan dengan pariwisata.
IHGMA juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi lainnya untuk membahas kondisi industri secara lebih komprehensif.
Hendri mengatakan pihaknya siap menyampaikan data terkait tingkat hunian, kontribusi ekonomi, tenaga kerja, investasi, pajak daerah, MICE hingga dinamika persaingan industri hotel sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, IHGMA berharap kebijakan pemerintah tidak berhenti pada penguatan aset BUMD, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem perhotelan Kaltim yang kompetitif, berkelanjutan, serta memberi manfaat lebih luas bagi tenaga kerja, UMKM dan pelaku pariwisata.
“Kami percaya bahwa BUMD yang kuat tidak harus berarti hotel swasta melemah. Sebaliknya, BUMD yang sehat dan industri hotel swasta yang sehat dapat berjalan bersama,” tandasnya.
