AKSELERASI – Wacana perpindahan Kabupaten Berau ke Kalimantan Utara disikapi serius Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klaimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. “Tentang wacana pemisahan Kabupaten Berau, saya sebagai pimpinan DPRD jelas tidak setuju dengan keluarnya Berau dari Provinsi Kaltim,” katanya.
Kendati demikian, Hasanuddin Mas’ud tetap menyerahkan semuanya kepada lembaga eksekutif. Jika dengan pertimbangan dan lain sebagainya pemisahan Kabupaten Berau dari Kaltim untuk bergabung dengan Kaltara disetujui, maka DPRD tentu akan mempertimbangkan hal tersebut.
“Namun kalau bisa jangan pisah. Karena Kaltim dirasa sudah sangat cocok dengan sepuluh kabupaten/kota termasuk Kabupaten Berau di dalamnya, apalagi provinsi ini adalah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN, Red.) Nusantara,” jelasnya.
Hasanuddin Mas’ud menyatakan, keberadaan IKN Nusantara di wilayah Kaltim secara tidak langsung juga berdampak baik bagi sektor perekonomian Kabupaten Berau. “Tetapi sekali lagi semuanya diserahkan pada pertimbangan dan analisa yang matang Pemprov (Pemerintah Provinsi, Red.) Kaltim,” tukasnya.
Seperti diketahui, wacana ini mencuat setelah Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang saat melaksanakan pertemuan di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Sabtu 14 Jnauari 2023.
Gubernur Kaltara Zainal Paliwalang menyebutkan ajakan Kabupaten Berau untuk bergabung bersama Kaltara tentu tidak buru-buru. Melainkan agar tidak terpisahkan dari faktor sejarah, kedekatan kerajaan antara Bulungan dan Berau.
Kemudian ajakan tersebut juga sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan masyarakat Berau. Terlebih Berau memiliki sejarah dan peran penting dalam pembentukan Provinsi Kaltara. (adv)