Baca Juga

spot_img

Alokasi Pertanian Dianggap Minim, Wakil Ketua DPRD Minta Ditambah

AKSELERASI – Alokasi anggaran untuk sektor pertanian di Kalimantan Timur dianggap minim. Yakni Rp 117 miliar atau hanya sekira 7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim.

Menanggapi itu, Muhammad Samsun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim menyatakan, alokasi anggaran untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan. Tujuannya tentu saja untuk membangun sektor unggulan. “Minimal dialokasikan 20 persen,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, nilai Rp 117 miliar tergolong minim untuk menguatkan sekaligus memaksimalkan sektor pertanian. “Upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ujarnya.

Muhammad Samsun menjelaskan, untuk membangun sektor pertanian menjadi unggulan, minimal alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari total APBD. Hal ini sebagaimana pendidikan dan kesehatan. “Sehingga itu selaras dengan visi misi Gubernur Kaltim untuk mewujudkan Kaltim Green,” jelasnya.

Di lain sisi, bagi Muhammad Samsun, jika Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tidak sejalan dengan alokasi anggaran sektor yang ingin diunggulkan, maka itu jauh dari harapan. “Ingin mendaulatkan pangan, tapi RKPD untuk alokasi pertanian masih minim. Ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu visi tersebut,” tegasnya.

Dia menegaskan, sektor pertanian amat vital pengaruhnya bagi kesejahteraan dan kedaulatan pangan masyarakat lokal. Sebab kedepan kebutuhan pangan seharusnya tidak perlu lagi memasok dari luar daerah. “Lahan pertanian di Kaltim masih sangat luas, sementara itu hal yang menggairahkan adalah keberadaan IKN (Ibu Kota Negara, Red.) Nusantara jadi peluang besar,” bebernya.

Muhammad Samsun mengungkapkan, pemenuhan pangan tentu akan besar di kemudian hari. Maka saatnya sekarang membaca peluang tersebut dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal mulai saat ini dengan menumbuhkembangkan sektor yang ramah lingkungan seperti tanaman pangan.

“Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius. Jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” pungkasnya. (adv)

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait