AKSELERASI – Infrastruktur pendukung dalam pelayanan kependudukan di Kota Samarinda ternyata minim. Hal ini mengakibatkan panjangnya antrean masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Joha Fajal.
Dia meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan jumlah anggaran untuk pelayanan kependudukan. Pasalnya, proses kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dan lainnya di Disdukcapil Kota Samarinda menjadi tidak maksimal. Joha Faisal bahkan menyebut, pelayanan di sana terkesan lamban oleh masyarakat.
Kata Joha Faisal, keterlambatan itu disebabkan kurangnya alat perekam Kartu Tanda Penduduk yang disediakan. Saat ini, ujarnya, alat perekam KTP di Kota Samarinda hanya ada dua unit. Celakanya, dua unit alat perekam KTP itu difungsikan untuk melayani 10 kecamatan. “Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda ini, kita baru punya dua alat perekam KTP,” sebutnya.
Mestinya, lanjut Joha Faisal, alat perekam KTP seharusnya berjumlah 10 unit. Sehingga, 10 kecamatan di Kota Tepian memiliki dan mengoperasikannya masing-masing. “Kalau itu bisa dilakukan, maka pelayanan untuk kepengurusan KTP betul-betul maksimal,” ungkapnya.
Joha Faisal mengaku, hal ini dimaksudkan mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Samarinda yang lebih maksimal di masyarakat. “Kami mendorong Pemkot Samarinda agar ini harus ditingkatkan, karena menyangkut kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,” paparnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat ini menyatakan, peningkatan jumlah anggaran untuk pelayanan kependudukan sejatinya mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat saat melakukan pengurusan. Dia mencontohkan, ketika ada masyarakat yang melakukan pengurusan KTP datang dari Kelurahan Bantuas –Kecamatan Palaran– harus menempuh perjalanan sekira 1,5 jam.
“Kalau PP (pulang-pergi, Red.) jadi 3 jam. Kalau di setiap kecamatan tersedia perekam KTP, itu justru memudahkan masyarakat. Artinya, pelayanan yang diberikan Pemkot Samarinda benar-benar menyebtuh kebutuhan masyarakat,” paparnya. (adv)