Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Kalimantan Timur 2021 mendapat sorotan legislator Karang Paci. Ada apa?
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim, Muhammad Samsun, punya pendapat khusus soal APBD Murni 2021.
Bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, realisasi serapan APBD Murni 2021 lamban diserap Pemerintah Provinsi Kaltim.
Muhammad Samsun menjelaskan, detail serapan itu memang belum diketahuinya. Tapi dalam sebulan terakhir, ada pergerakan serapan APBD Murni 2021.
“Saya menilainya lamban. Karena sampai Juni 2021 masih belum sampai 20 persen realisasinya,” katanya, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Muhammad Samsun, realisasi APBD 2021 Kaltim diartikan dengan dana yang sudah terserap dan program sudah terlaksan. Artinya, bukan sedang tahap lelang. “Kalau masih tahap lelang itu belum realisasi,” ujarnya.
Dilain sisi, Muhammad Samsun memaparkan, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan dinilai menjadi salahsatu faktor lambannya serapan APBD oleh Pemprov Kaltim.
Utamanya, lanjut Muhammad Samsun, dalam menangani pandemi di Kaltim. Salahsatu poin dalam aturan itu menguraikan, Bankeu baru dapat disalurkan ke kabupaten/kota di Kaltim ketika mencapai angka Rp 2,5 miliar.
“Realisasi Bankeu masih nol. Karena pergubnya kami nilai tidak optimal. Hingga sekarang belum ada yang jalan,” tukas Muhammad Samsun.
Untuk diketahui, APBD Murni Kaltim 2021 sebesar Rp 11,61 triliun. Rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,27 miliar.
(dwi)