AKSELERASI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, hadir dalam rapat Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ADPSI di Ballroom Hotel Grand Mercure Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rapat yang diikuti pimpinan DPRD dari 23 provinsi tersebut dibuka dan diresmikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum ADPSI.
Dalam sambutannya, Prasetio Edi Marsudi mendorong seluruh pimpinan dan anggota ADPSI terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan reses. Apalagi, kegiatan turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan itu menjadi momentum melakukan pengawasan terhadap program Pemerintah.
“Karena bukan apa-apa persoalan pengelolaan dana reses ini seringkali menjadi bahan pertanyaan BPK ketika proses pemeriksaan terjadi,” ucapnya.
Edi berharap, para pengurus dan anggota ADPSI juga berkoordinasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri agar menghasilkan pelaksanaan kegiatan reses yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
“Dari rapat ini kita harap ada penyelesaian masalah-masalah dengan solutif seperti reses yang sudah menjadi kegiatan wajib kita di dewan. Kalau ada masukan dan saran ayo kita diskusikan dengan Kemendagri saat ini,” tandasnya.
Sementara itu, Muhammad Samsun menyatakan, ada sejumlah materi menarik yang dibahas dalam rapat koordinasi itu.
“Beberapa peraturan-peraturan harus kita perhatikan dalam penugasan-penugasan tersebut. Intinya, satukan gerak langkah wakil rakyat di provinsi masing-masing untuk sebuah visi yang produktif dalam mengemban amanah rakyat,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Wakil rakyat asal Sawerah Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjelaskan, karena ADPSI adalah wadah berkumpulnya seluruh pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia, tentu bisa menjadi spirit untuk melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif terkait kedaerahan.
“Kita bisa bertukar pikiran dengan kawan-kawan dari daerah lain dan juga kita bisa bersinergi untuk bagaimana otonomi daerah bisa berjalan maksimal,” tutupnya. (dwi/adv)
