AKSELERASI – Pelbagai masalah masih terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi di Kalimatan Timur. Baik Pemerintah Provinsi dan Pemberitah Kabupaten/Kota, menghadapi kendala yang sama; menunggu vaksin dari Pemerintah Pusat.
“Kalau vaksinnya tidak ada, apa yang mau divaksin? Sementara kita tidak boleh beli vaksin sendiri,” ucap Muhammad Samsun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai, kendala Kaltim sulit melobi Pemerintah Pusat lantaran komunikasi yang kurang maksimal.
Makanya Muhammad Samsun berharap, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mau duduk dan berdiskusi bersama. “Mungkin selama ini, gubernur sudah meminta berkali-kali. Tapi kenyataannya sampai hari ini belum maksimal,” ujarnya.
Bagi Muhammad Samsun, tidak ada salahnya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. “Kendala kita adalah tidak memaksimalkan gotong-royong sebagai wadah mencari solusi supaya vaksin ini bisa lebih besar alokasinya,” jelasnya.
Sementaraa itu, menurut Muhammad Samsun, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim sudah meminta juga bantuan ke Pemerintah Pusat melalui partai.
“Tentunya semua punya jalur itu, ada terobosan masing-masing. Tinggal bagaimana mengelaborasi, lalu mengkoordinasikan ini semua,” akunya. “Saya pikir Kaltim cukup punya anggaran untuk itu, tinggal koordinasi saja dengan Pemerintah Pusat,” timpal Muhammad Samsun.
Terakhir, Muhammad Samsun mengusulkan, Pemerintah Pusat memberikan daerah kewenangan untuk mengadakan vaksin. Solusi ini diajukan agar ada percepatan.
“Kalau semua dibebankan kepada Pemerintah Pusat, kondisinya akan menjadimasalah di daerah seperti Kaltim,” tukasnya. (dwi/re)
