AKSELERASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, memastikan akan aktif melakukan monitoring serapan anggaran setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bontang 2022 diketuk palu.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menjelaskan, APBD Perubahan 2022 Bontang senilai Rp 1,6 triliun disahkan bersama Walikota pada Paripurna ke 7 beberapa waktu lalu.
Besarnya APBD di perubahaan ini mengalami kenaikan Rp 300 miliar disebabkan lantaran pos anggaran dari alokasi SiLPA serta potensi Pendapatan Asli daerah (PAD) telah masuk di tahun berjalan.
“Di anggaran pembangunan tahun berjalan. Ini lah dasar dasar untuk melakukan Perubahan dengan total anggaran berapa dari struktur pendapatan, SiLPA dan sebagainya ada sekitar Rp 300 miliar lebih,” terangnya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Diharapkan, APBD perubahan yang akan dialokasikan ke setiap OPD dapat tersalurkan ke masyarakat berupa bentuk program atau kegiatan fisik dengan maksimal agar tidak terjadi SILPA.
Kunci serapan anggaran APBD saat ini itu kuncinya ada di setiap OPD. Sebab semua kegiatan rencana kerja telah disetujui TAPD saat penyusunan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Artinya ketika di SIPD itu sudah disetujui oleh OPD maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan jadi harus diserap semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya
Dijelaskan politisi Golkar ini, realisasi untuk mengantisipasi SILPA, DPRD juga akan memaksimalkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan setiap program pemerintahan.
Misalnya program besar pemerintah seperti penanganan banjir yang hingga saat ini masih berjalan, pembangunan uji kir dan kantor Satpol PP. (adv)