AKSELERASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023, Senin (26/9/2022) kemarin.
Faisal sebagai perwakilan fraksi Golkar bersama Nasdem dalam penyampaian pandangan umum mengatakan bahwa pemerintah perlu memerhatikan potensi yang ada di sejumlah wilayah di Bontang.
Pemerintah dinilai harus peka lantaran sejumlah potensi tersebut akan berdampak baik pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ia meminta hal ini perlu menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBD 2023.
Selain itu, prinsip kebutuhan dan pendapatan daerah perlu diperhatikan juga agar ke depannya tidak ada lagi program yang terancam batal lantaran terdapat kendala pada ketersediaan anggaran.
“Dalam menyusun RAPBD harus dilakukan dengan serius lantaran ada banyak hal yang perlu dibenahi seperti penyesuian program. Kami juga menyarankan pemerintah agar melakukan pembenahan beberapa daerah yang terdapat potensi di dalamnya,” tegasnya.
Sementara itu, di pihak fraksi PKB bersama PPP dan PDIP yang disampaikan Abdul Haris menekankan perlu adanya keselarasan antara potensi pembangunan dengan subjek guna mendorong percepatan dalam pembangunan yang akan dilakukan pada anggaran 2023 nantinya.
“Kita perlu pihak yang memang bisa bekerja sama terkait itu,” tandasnya. (adv)
