AKSELERASI – Pagu Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1,37 triliun. Sebanyak 3,8% atau senilai Rp 52,78 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal.
“Sebesar 3,8% (dari pagu anggaran) untuk belanja modal karena memang Bappenas bukan bidangnya ini,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Dalam bahan paparan Suharso, salah satu belanja modal akan digunakan untuk persiapan pemindahan PNS ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Akan dilakukan dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi terkait rencana itu.
“Belanja modal Rp 52,78 miliar untuk revitalisasi dan pemutakhiran fasilitas klinik Kementerian PPN/Bappenas, dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi work untuk persiapan pegawai pindah ibu kota negara,” tulisnya.
Sayangnya Suharso tidak menjelaskan secara detail mengenai rencana anggaran tersebut. Dia berharap rencana pemindahan ibu kota baru sesuai rencana karena memang sudah dirancang lama hingga 20 tahun.
“Mengenai IKN mudah-mudahan tidak ada potensi mangkrak, namanya juga pengembangan kota dan ibu kota negara. Saya kira seperti tadi saya sampaikan dalam masterplan kami itu antara 15 sampai 20 tahun, jadi tidak kemudian ucuk-ucuk 3 tahun, 4 tahun selesai,” tuturnya.
Suharso mengklaim kehadiran ibu kota baru akan menjadi percontohan dunia. “Di sana memang didemonstrasikan ekonomi hijau, kota hijau, kota masa depan, kota milik semua penduduk di dunia jadi contoh dan seterusnya, itulah sesuatu yang bisa kita hadirkan di dunia dan kita sumbangkan ke dunia,” imbuhnya.
Kembali ke pagu anggaran, 67,7% atau senilai Rp 930,16 miliar akan digunakan untuk belanja barang terdiri untuk penyusunan RKP 2023, persiapan penyusunan RPJPN 2025-2045, koordinasi strategis pengembangan geopark dan koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia, percepatan pembangunan Papua, penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia dan penguatan sinkronisasi Aplikasi Perencanaan dengan Aplikasi Penganggaran.
“28,6% (Rp 392,95 miliar) akan digunakan untuk belanja pegawai (terdiri dari gaji pegawai dan tunjangan kinerja),” tuturnya. (*)
