AKSELERASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menyorot persoalan kualitas sumber daya manusia yang berdampak besar pada serapan tenaga kerja. Ini dibuktikan dari meningkatnya angka pengangguran.
Melansir data Badan Pusat Statistik Kota Bontang, tingkat pengangguran pada 2020 mencapai 9,46 persen. Angka ini lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka pada 2019 sebesar 9,02 persen.
Angka pengangguran terbuka di 2019 itu bahkan menempatkan Kota Bontang menjadi daerah terbanyak pengangguran di seluruh Kalimantan Timur.
Menanggapi masalah ini, anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Maming, meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang untuk berbenah. Pasalnya, sampai saat ini, tidak ada terobosan yang dilakukan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bahkan mendesak Disnaker Kota Bontang untuk merancang kerangka kerja yang inovatif untuk meningkatkan hard skill dan soft skill SDM di Kota Bontang khusus di sektor industri.
“Permintaan ini bukan tanpa alasan. Kota Bontang memiliki 3 perusahaan skala nasional (Badak Liquefied Natural Gas, Pupuk Kaltimantan Timur, Indominco Mandiri, Red.). Tapi mengapa angka pengangguran justru naik?” katanya.
Laporan Sekretaris Disnaker Kota Bontang, Budiman, bagi Maming hanya sekadar rutinitas rutin. Bukan langkah inovatif yang mampu memberikan multieffect bagi peningkatan SDM lokal.
“Saya minta Disnaker Kota Bontang harus mencari inovasi baru. Jangan sampai masyarakat kita justru kalah dengan SDM dari luar Kota Bontang karena tidak memiliki kemampuan,” jelasnya.
Menurut Maming, pelatihan yang kerap diselenggarakan Disnaker Kota Bontang kerap tak memiliki output yang jelas. Apalagi, tak ada jaminan serius pasca pelatihan para peserta memiliki knowledge yang mumpuni untuk masuk ke dunia kerja.
“Perlu pendampingan setelah pelatihan selesai. Jangan sampai saat mereka melamar dan diterima di perusahaan, mereka justru bingung apa yang harus dilakukan. Karena ilmu yang didapat selama pelatihan ternyata berbeda dengan di lapangan,” tutupnya. (sur/adv)
