Rencana pembangunan tol dari dan menuju Kota Bontang-Kota Samarinda perlahan mulai menemukan titik terang. Apa itu?
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, tampak semringah, Selasa 26 Oktober 2021. Kabar Feasibilty Study atawa studi kelaikan, sampai ke telingan orang nomor satu di jajaran legislator Kota Taman ini. “Ya, kami senang kalau memang infonya begitu,” katanya, saat ditemui Akselerasi.
Bagi politisi muda Partai Golongan Karya ini, jika FS rampung, artinya, rencana pembangunan jalan tol antar dua kota tersebut akan memasuki tahapan lanjutan; perencanaan fisik bangunan.
Itu musababnya, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengaku menyambut baik kabar ini. Apalagi, kehadiran tol dari dan menuju Kota Taman dipastikan sangat memengaruhi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di Kota Bontang sejak masa pandemi Coronavirus Disease 2019.
“Tol (Kota Samarinda-Kota Bontang, Red.) ini sangat penting,” ujar Andi Faizal Sofyan Hasdam. “Karena selain sisi ekonomi, jalan utama kita juga sudah banyak yang rusak,” timpalnya.
Kendati begitu, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus bisa berinovasi agar Tol Kota Samarinda-Kota Bontang bisa selesai lebih cepat. Salahsatunya adalah mencari mitra atau rekanan yang mumpuni. “Kita berkaca dari Tol Kota Samarinda-Kota Balikpapan, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk merampungkan pembangunannya,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Tol Kota Samarinda-Kota Bontang sebenarnya sudah direncanakan sejak 2013. Berdasarkan perencanaan yang sebelumnya disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang ,dan Perumahan Rakyat Kaltim, ruas tol yang direncanakan sepanjang 94 kilometer itu, melintasi kawasan hutan lindung.
Ada areal hutan lindung sepanjang 17 kilometer di kawasan hutan lindung mangrove Kecamatan Bontang Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu –Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika menggunakan perencanaan pembangunan 8 tahun lalu itu, ruas Tol Kota Samarinda-Kota Bontang membutuhkan dana Rp 9,6 triliun.
Nilai itu di luar anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan. Namun, menurut penghitungan terbaru yang dipengaruhi inflasi dan eskalasi harga material pada tahun lalu, pembiayaan membengkak menjadi Rp 11 triliun. (sur/adv)
