AKSELERASI – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Marthinus, menyebut hampir sebagian masyarakat yang hidup di pelosok atau perbatasan Kaltim tidak pernah merasakan hasil pembangunan yang maksimal. Itu sebabnya, seiring berjalannya waktu, pemerataan pembangunan dianggap belum merata dan adil.
“Salah satu contoh di dua kabupaten, yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Infrastruktur sangat minim mulai dari sarana jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya belum memadai,” katanya.
“Kami sebagai perwakilan daerah pemilihan Kubar-Mahulu tetap menyuarakan aspirasi masyarakat pelosok dan perbatasan untuk dapat menikmati kue pembangunan, artinya masyarakat pelosok harus sama adil dengan di perkotaan,” sambung Marthinus.
Dia menambahkan akan terus menyuarakan hak masyarakat melalui aspirasi wakil rakyat. “Karena saat kami turun ke lapangan melihat sendiri kondisinya. Sementara pembangunan daerah, masih menyisakan beberapa kendala yang juga belum bisa dituntaskan. Banyak masyarakat di pelosok masih menghadapi kesulitan karena minimnya alat komunikasi dan jaringan transportasi menuju Puskesmas atau fasilitas pendidikan,” bebernya.
Bagi Marthinus,Pemerintah Kbaupaten masing-masing maupun Pemerintah Pusat harus peka melihat kondisi masyarakat yang serba terbatas dan kekurangan. “Minimal anggaran untuk daerah pelosok ditingkatkan,” pintanya.
Marthinus menyadari, membangun infrastruktur di daerah pelosok maupun perbatasan membutuhkan dana yang besar. Karena sulitnya medan dan jangkauan jauh dari keramaian sehingga menyulitkan untuk pembangunan. Baginya jika dibangun secara bertahap mustahil dapat tercapai.
“Kasihan masyarakat di sana, tidak mempunyai sarana listrik, air bersih, telekomunikasi dan infrastruktur lainnya. Ini yang menjadi ketimpangan pembangunan,” ungkapnya. “Kami terus menampung dan menyuarakan hak warga pelosok untuk dapat menikmati hasil pembangunan agar dapat hidup meningkat dan lebih sejahtera,” imbuh Marthinus. (adv)
