AKSELERASI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, meminta aparat penegak hukum tidak kendur menindak pelaku tambang ilegal di lapangan. Pasalnya, konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat yang terdampak pasti akan muncul. Hal ini merupakan respon legislator Karang Paci terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
Menurut Muhammad Samsun, persoalan tambang ilegal sebenarnya tinggal menunggu penegak hukumn yang menjalankan. “Karena aturan sudah ada dan wilayah penegakan hukum itu ada di yudikatif (aparat penegak hukum, Red.), DPRD sebagai fungsi pengawasannya,” ujarnya.
Muhammad Samsun meyakini, untuk menyerahkan segala bentuk pelanggaran kepada penegak hukum, perlu bukti yang tidak sedikit. Salah satunya mencari pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang.
“Saya yakin aparat penegak hukum kita adil dalam menegakkan keadilan dan tegas dalam menegakkan aturan,” ucapnya. “Kami berharap fenomena tambang ilegal tidak berkepanjangan dan harus diakomodir untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat agar nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar tambang,” timpal Muhammad Samsun.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, jangan ada keraguan dan pandang bulu dalam penegakan hukum. Artinya jika ada aturan telah dibuat, maka tentu harus dilaksanakan. Apalagi aturan yang telah dibuat tersebut sudah pasti dibuat dengan pelbagai macam pertimbangan. Namun jika dilaksanakan, maka sudah pasti terjadi pelanggaran. “Harus ditindak. Yang pasti regulasi itu dibuat untuk keamanan negara,” katanya. (adv)
